Radikalisme dan Sempalan

Wacana dan aksi radikalisme mewabah, terlebih ketika ‘panci’ meledak di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kota Bandung; hampir menggagalkan kunjungan kenegaraan Raja Salman dari Arab Saudi dan Michael Essien bergabung dengan Persib.

Residu bom panci itu membekas di benak warga Kota Bandung, bahkan menjadi vektor syak-wasangka ke wilayah Indonesia lainnya jika dikaitkan dengan ajang pilkada serentak sejak 2015 dan kompak ngeri apabila agama dikaitkan dengan politik.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Kemenag RI telah wara-wiri mengantisipasi radikalisme beserta derivasinya. Adapun penulis melakukan studi literer secara sekilas. Diperoleh hipotesis bahwa radikalisme itu kategori ‘wacana’, sedangkan sempalan kategori ‘aksi’. Peristiwa bom panci merupakan sempalan dari radikalisme alias pemahaman melahirkan aksi teror.

Pertanyaan asasi muncul, apa radikalisme? Tulisan ini bermaksud menjawab secara denotatif. Semoga tulisan ini tidak menambah fobia, setelah kita diserang teror bom, tuan hoax, dan harga céngék (cabe rawit).

Level Apresiasi

‘Radikalisme’: paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik. ‘Sempalan’: penggalan (misal tentang penyiaran dsb suatu peristiwa); pecahan (tentang suatu organisasi dsb) (KBBI). Etimologi radikalisme: radix (Inggris: akar, bilangan dasar).

‘Apresiasi’ mempunyai lima tingkat: (l) penikmatan, (2) penghargaan, (3) pemahaman, (4) penghayatan, dan (5) implikasi (P. Suparman Natawidjaja, 1982). Untuk semua level ini, ‘radikalisme’ tidak salah untuk dikonsumsi secara pribadi dan untuk kerja ilmiah, hatta konservatisme, formalisme, fundamentalisme, ekstremisme, liberalisme, komunisme, ateisme, atau komodifikasi agama. Karena bagaimana bisa meng-counter serangan isme kalau tidak belajar isme tersebut?

Ketika isme/doktrin disebarkan ke awam, apalagi terjadi aksi yang menyimpang dari pemahaman isme (‘sempalan’), inilah yang salah dan disebut: heresi/bid’ah, sinkretis, distorsi, ateis/kafir, fanatis/intoleran, teroris, kriminalis/anarkis (koruptor), atau psikopat/yang teralienasi (paedofil).

Berdasarkan konstitusi seperti aktualisasi Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, misi Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuk BIN, Densus Anti-Teror, atau BNPT.

Satu dari tiga tugas BNPT adalah melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Buku Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis (2008) karya Nasaruddin Umar, pernah menjabat Wamenag RI dan menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal kini, representatif diajukan. Buku ini mengajak kita untuk memahami teks al-Quran dan al-Sunnah dengan metodologi tafsir yang komprehensif. Misal mempertimbangkan aspek sebab turunnya ayat al-Quran dan Hadis tentang ‘jihad’, sehingga identifikasi ayat tidak tekstual, rigid, dan implikasinya tidak melahirkan perilaku anarkis, intoleran, dan cenderung destruktif.

Deradikalisasi

Tokoh Presiden AS (Jamie Foxx) di film White House Down omong: “Kemiskinan menyebabkan peperangan.” Sekjen PBB (Antonio Guterres) omong: “Islamfobia pemicu terorisme.” Mahfud MD omong: “Ketidakadilan penyebab radikalisme dan intoleran.” Jika semua tokoh omong dan sepakat bahwa faktor radikalisme adalah masalah sosial dalam berbangsa dan bernegara, maka solusi tinggal dindaklanjuti oleh yang berwenang, yakni ‘deradikalisasi’. Sedangkan faktor sempalan adalah masalah individual/komunal dalam memahami sebuah isme alias reaksi kontekstual dari pembiaran faktor isme tadi.

Misal masalah kemiskinan, dengan pendekatan etimologis, ‘miskin’ (Arab: sakana) itu diam, tentu orang diam harus digerakkan, bukan ‘dipelihara’ seperti dengan Bantuan Langsung Tunai; program sekarang: Bantuan Pemerintah Non Tunai. Agar kemiskinan ini tidak menimbulkan reaksi, Pemerintah hendaknya menjadi inisator simpatik seperti tidak pura-pura tidak tahu ada orang miskin. Karena di masyarakat, harga cabe rawit naik pun adalah masalah besar; juga level peduli sesama saudara terdekat (tetangga) yang memprihatinkan, sehingga menjadi bukti bahwa manfaat pajak dan zakat belum dimaksimalkan.

Dengan membaca kembali sejarah, deradikalisasi dapat dilakukan. Studi kasus komunisme bagi negara Rusia, China, dan Korea Utara adalah cocok dan menguntungkan. Tetapi aksi komunisme yang mewujud PKI adalah tidak cocok dan merugikan bagi sejarah Nasional. Kasus personal ateisme, dengan menjadi ateis adalah manifestasi menuhankan dirinya. Ketika manusia menjadi tuhan merupakan aksi blunder, merepotkan diri-sendiri saja!

‘Formalisme’ agama menjadi stigma, bahkan ‘formalitas’ agama. Padahal dalam sejarah kemunculannya, agama itu pernah memiliki identitas ‘formal’ alias resmi atau standar.

Fatwa sesat MUI kepada Ahmadiyah dan Syi’ah, namun aksinya masih ada di Indonesia, tentu sebuah ‘lomba’ kebajikan sekaligus kebijakan, yakni sungguh bajik jika non-Ahmadiyah dan non-Syi’ah ber-introspeksi dalam keberagamaannya, misal disisipi kata ‘proselytize’ (dakwah); sebaliknya sungguh bijak jika penganut Ahmadiyah dan Syi’ah ber-ekstrospeksi bahwa aksinya tidak cocok di Indonesia. Mungkin, cocok di negeri asalnya, India dan Iran.

Kemudian password ‘penanggulangan’ dari Pemerintah itu harus sinkron dengan Rakyat yang ingin aktualisasi Semangat Reformasi (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi), sehingga mengurangi miskomunikasi seperti pada program standarisasi khatib dan pesantren dari Kemenag RI yang keburu viral plus mengundang hoax, padahal masih tahap menjaring aspirasi dari ulama dan ormas Islam.

Khusus Jawa Barat, dari 52.476.473 penduduk, 97 %-nya ialah muslim (Wikipedia, 1/7/2016) tentu meradang jika khatib-nya dicurigai sebagai penyebar kebencian dan pesantren-nya dicurigai sebagai nest of radicalism. Karenanya, wacana Deradikalisasi Nusantara layak dibumikan seperti Pribumisasi Islam yang digagas Gus Dur; dengan catatan: tanpa dikotomi agama dengan politik sebagaimana terkandung pada Sila Pertama Pancasila.

Survei PBB (2017) terhadap 155 negara anggota menghasilkan Norwegia sebagai negara paling bahagia, Indonesia ke-81. PBB menggunakan parameter seperti pendapatan domestik bruto per kapita, bantuan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan menentukan pilihan hidup, kedermawanan, dan persepsi korupsi. Survei membuktikan pula bahwa di negara-negara Barat yang kaya, kesehatan mental dianggap penentu paling significant kebahagiaan pribadi dibanding pendapatan, pekerjaan, atau kesehatan fisik. Berarti, goal ini sejalan dengan Nawacita atau program Revolusi Mental yang diilhami misi lagu kebangsaan kita: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Karena itu, membangun mental/jiwa harus didahulukan karena urgent.

Bacaan saya ini seperti diarahkan kepada kesimpulan bahwa zenit masalah kerukunan intra dan antar-umat beragama—setelah ikhtiar dengan tangan dan lisan berupa uswah hasanah—bagi orang beriman adalah istirja’ (innaa lillaahi wa inna ilaihii raaji’uun) berupa doa: semoga segala niat, cara, dan tujuan kita selalu sinergis serta selalu diridai Tuhan YME, tanpa aksi teror, apalagi anarkis, sehingga orang beragama itu personifikasi rahmatan lil’aalamiin.

n.b. esai ini pernah dikirim ke academia.edu pada 27/3/2017 dan kompasiana.com pada 25/4/2017 ( http://www.kompasiana.com/aluzar_azhar/radikalisme-dan-sempalan_58ff52db45afbd0232f51030 ).

Definisi Polos

#kimi_polos

Makanya jangan berpolitik terus; segala apa dipolitisasi hingga persoalan bermasyarakat.

Maka senjata makan tuan; segala siasat mantul.

Makanya jangan menganggap yang ‘polos’ itu tidak tahu apa-apa; sebagaimana ‘golput’, jangan dikira tidak berpolitik, tidak bersiasat. Justru mereka punya sikap politik; sebagaimana ‘ateis’, jangan dikira tidak bertuhan. Justru mereka menuhankan dirinya …

Dari mana saya tahu?

Sebutlah dari lagu qasidah “Perdamaian” (1979):

Rumah sakit kaudirikan

Orang sakit kauobatkan

Orang miskin kaukasihi

Anak yatim kausantuni

Bom atom kauledakkan

Semua jadi berantakan

Bingung, bingung ‘ku memikirnya

Wow, dari lagu ini bisa muncul banyak tafsir. Sebutlah teori konflik ‘modern’ bahwa korban adalah pelaku. Memang siapa korban sekaligus pelaku ISIS; memang siapa yang miskin apabila dunia damai? Memang motif apa Belanda (VOC) datang ke Indonesia atau Jepang sebagai ‘kakak’ di Asia dulu?

Dari sisi berseberangan, saya pun diingatkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW dilempari batu di Thaif. Ribuan malaikat marah melihat kekasih Allah SWT itu berdarah; padahal satu saja (Jibril), luluh-lantak tuh kampung Thaif. Justru beliau blame it yourself (menyalahkan diri-sendiri), malah mendoakan penduduk Thaif: “Tuhanku, beri petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu.”

‘Kepolosan’ Muhammad SAW-lah yang mengakui bahwa risalah, bahwa kerja dakwahnya belum maksimal kepada penduduk Thaif. Justru penduduk Thaif menjadi simpatik kepada beliau dan masuk Islam dengan sukarela.

Berarti polos itu ‘jujur’; sebagaimana semangat reformasi: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Jika Pemerintah punya definisi tersendiri soal ‘polos’ ini, jangan kaget bila mantul lagi.

bdg, 20170201, 00.11

Draf Esai Radikalisme dan Sempalan

hihi, belum ada #SK …

bdg, 20170131, 23.04

Indonesia adalah Bakso

#kimi (kisah mini)
#indonesia_adalah_bakso

kami jarang bertemu bulanan ini
digong, anak perempuanku
usianya menjelang 32 bulan
alhamdulillaah, sudah bisa bilang:
pengen pipis …
jadi lumayan ngirit pamper
meski belum bisa bedakan:
mana pipis, mana pup

seminggu kemarin
jangan cerita soal Indonesia kini
meski seorang kawan bilang
bahwa Indonesia sedang genting
tapi di saat kami bersua-canda itu
digong kok berteriak lantang:
“Indoneca adalah baco!”
begitu jelas, begitu fasih
tak perlu dubber atawa translator
“Apa maksudnya?” tanyaku
digong malah ketawa-ketiwi
eh, semakin lantang:
“Indoneca adalah @#$%^&*()_+!”
wah, kosakata di benaknya diabsen

sudah seminggu ini
aku tak habis pikir
apa maksud ‘bakso’ versi digong
dan apakah ia tahu:
‘Indonesia’ itu apa atau siapa?

semoga kita lekas ketemu, digong
dan aku harap
kamu tahu Indonesia oleh sendiri
bukan dari orang lain
terutama dariku

bandung, 20170130-23
c.q. ‘puisi’ ini di-share juga ke grup fb Proisi kemudian ke sini:
http://fiksiana.kompasiana.com/aluzar_azhar/indonesia-adalah-bakso_589345aa959373332a4ef4b4

Masjid itu ...

#masjid

·         tempat sujud (etimologi: sajada).

·         QS 9:108 dasar taqwa; 9:18 makmurkan; dan 72:18 punya Allah SWT.

·         rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam (KBBI).

·         pusat ibadat dan budaya (Sidi Gazalba).

·    #mari_saling_ingatkan: yang sampai ke Allah SWT adalah ikhlas; saya setuju dengan Dewan Kemakmuran Masjid = lebih kentara ‘fastabiqul khairaat’-nya daripada Dewan Keluarga Masjid.

·        #khotbah; saya mengendus jadwal khotbah (khutbah) jum’at saling rebutan; usul: (1) selain syarat imam-khatib yang sudah ‘baku’, dimohon tahu diri jika suara imam-khatib tidak jelas didengar ma’mum/mustami’, ganti oleh anak/mantu atau yang lain; (2) maksimalkan SDM imam-khatib lokal karena selain bermakna pembelajaran (menambah jam terbang, kaderisasi) juga menciptakan shilaaturrahiim di kampung/instansi itu; serta (3) bagaimana kalau khatib-imam jum’at itu dua orang, yakni khatib yang berlatar belakang disiplin non-agama dengan imam yang dikenal tahsin dalam bacaannya? semoga usulan yang ke-3 ini sedikit mengentaskan ‘kemiskinan’ (etimologi: sakana, diam). wa Allaah a’lam.

@relisa 20170128, 13.13