Kamu Mulai Mengeluh

Kamu mulai mengeluh
Gegara ulah virus Korona
Gelayuti pundak Negara
Gerogoti fondasi Bangsa
Kalau begitu
Libat kita semua
Agar terbuka, terukur
Tak sekadar dialog pajak
S'bagai prestasi jejak
Padahal sang Raja patuh
#solusiWi
20210730@03.35

#Prokes_6M #kompak_gotongroyong

Bangunlah, Indonesia!

 

Terus terang, slogan kampanye pilpres Jokowi yang pertama: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dll” sungguh memesona. Hingga periode kepemimpinan Beliau yang ke-2 ini, adalah hal yang ‘wajar’ jika ditingkahi pro-kontra atau saling klaim antara rezim dengan oposisi. Saya pribadi sekadar ‘penonton’; meski semuanya mengatasnamakan ‘rakyat’, termasuk saya.

Frasa ‘Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya’ merupakan dua baris dari teks lagu kebangsaan kita, “Indonesia Raya” (ciptaan WR Supratman). Secara kasat mata, kentara jelas skala prioritas yang harus dibangun dulu. Bagaimana dengan realita di kepemimpinan Jokowi periode ke-2 kini?

 

Padahal Punya Kita, Punya Indonesia kok

Sungguh benar tiga ayat pada Pasal 33 UUD 1945; kata kuncinya: azas kekeluargaan (1), dikuasai Negara (2), dan kemakmuran rakyat (pada ayat 3). Bagaimana di darat, pada tataran praktiknya?

Mungkin, kata kunci pada ayat 1 tersebut telah mewujud pada institusi Koperasi; meski penglihatan saya melaporkan bahwa Koperasi yang diklaim perwujudan karakter Bangsa Indonesia ini “Senin-Kamis” perihidupnya, malah mati suri!

Kata kunci ‘dikuasai Negara’ menjadi Piala Bergilir alias bermakna bias, meski dilabeli Pemerintahan Koalisi atau Zaken Kabinet sekalipun. Di sini, kita semua mafhum, ada Oknum; terlebih jika terjadi peristiwa korupsi!

Adapun ‘kemakmuran rakyat’, sepertinya sekadar wacana. Di era now, menjadi tema klise di webinar atau Zoom-isasi karena definisi ‘Rakyat’ terpaksa mengikuti tren Siapa yang Berkuasa? Dalam hal ini, saya berkomentar: Silakan aji mumpung! Karena Bumi berputar kok, karena Rezim silih berganti kok (Ini laporan pancaindera saya, yang genap berumur 50 tahun).

Kemudian pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah “4” janji otomatis yang disanggupi oleh setiap rezim sejak Indonesia merdeka.

 

Mari Membangun

Sungguh tak bersyukur jika Kemerdekaan tidak kita isi dengan pembangunan. Sungguh merugi jika kita sia-siakan aset dan potensi yang kita miliki. SDM banyak dan beragam serta SDA subur dan berlimpah. Seperti dalam lagu Koes Plus: Kail dan jala cukup menghidupimu/ Tongkat kayu dan batu jadi tanaman; serta kita hanya mengenal dua musim, kemarau dan penghujan kok. Olala, karhutla termasuk bencana alam, padahal Negeri Sakura telah membedakan mana bencana alam, mana ‘produk’ manusia! (Qs al-Ruum/30: 41).

Dari mana kita mulai membangun?

Jika kerusakan di laut dan di darat begitu nampak di depan mata kita; jika kita dibilang umat akhir zaman alias umat yang akan mengalami Hari Kiamat; apa yang akan kita lakukan? Let's retard the doomsday!

Mari hela napas sekejap; merenung sejenak perihal “5 W + 1 H”; apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kita? Soal hidup; dari apa kita, siapa kita, kapan kita hidup dan mati, di mana fungsi-posisi hidup kita, mengapa kita yang hidup—bukan berjuta sel zygot saudara kita, dan bagaimana kita ‘ingin’ hidup?

Lalu, kita syukuri yang mukim di Morgelande, tanah timur yang penuh dengan pesona rohani ini. Aplikasi syukur tersebut adalah dengan ‘membangun’ seperti yang dibilang Lagu Kebangsaan kita, yakni bangun jiwa (SDM) dan bangun badan (SDA)-nya. Ini pun telah disepakati bersama, misal terlihat pada alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan, serta adanya BUMN-BUMD yang menguasai ‘hajat’ hidup kita.

Membangun ‘manusia’ dan ‘alam’ di kita, tentu harus berkelanjutan, berkeadilan, dan berkarakter karena ‘budaya’ Timur kita yang—sebenarnya—tabu dengan kapitalisme atau komunisme. Yang—seharusnya—kita pahami bersama bahwa ‘berkelanjutan’ itu berarti bahwa kita yang hidup sekarang ini ialah justru ‘Ahli Waris’ dari anak-cucu kita; karena apa yang akan diwariskan oleh kita sebagai Pewaris? Dengan kata lain, pembangunan ‘berkelanjutan’ itu minimalnya bermakna sampai ke anak-cucu atau idealnya anak-cucu kita tinggal menikmati dan meningkatkan ‘kue’ pembangunan.

Kata ‘berkeadilan’ dan ‘berkarakter’ pada frasa pembangunan berkeadilan dan berkarakter kiranya telah sangat jelas termaktub di semua konstitusi Negeri ini; tinggal praktiknya, tinggal aplikasinya alias komitmen—terutama—dari rezim yang berkuasa.

 

Kalau bukan Kita, Siapa lagi; kalau bukan Sekarang, kapan lagi?

Tema pembangunan nasional eloknya dikawal-gawangi oleh semua stakeholder Bangsa Indonesia. Setiap individu Bangsa berkewajiban ikut serta dalam pembangunan nasional. Tentu, yang lebih ‘indah’ adalah jika pembangunan tersebut bersemangat seperti oleh-oleh Era Reformasi 1998, yaitu sinergi semangat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi seluruh elemen Bangsa.

Kelak, akan muncul hasilnya; minimal dijauhkan dari perilaku su’uzhan (prasangka buruk) dari Rakyat ke Pemerintah. Lantas, tata kelola tertib dan skala prioritas pembangunan terwujud. Kita harus yakin; tak ada lagi ketimpangan pembangunan di Barat dan Timur Nusantara; desa-kota. Karena aset-potensi SDM dan SDA Negara terdata-terkelola dengan benar dan baik

Di sini layak diajukan pertanyaan: Apakah ‘pemuda’ yang harus membangun Negeri ini? Saya menyebutnya “Mahatir’s effect” (Mahatir Muhammad yang menjabat Perdana Menteri Malaysia lagi di usia 92 tahun!); definisi ‘pemuda’ baru yang berimbas global karena yang layak disebut “Bapak-Ibu bangsa” ingin disebut ‘pemuda’ lagi; namun saya tidak mempermasalahkan kriteria rentang usia ini, meski sejarah Negeri ini mencatat: Para pemudalah yang membangun Negeri ini di awal kelahiran RI (Republik Indonesia).

Banyak jargon, slogan, adagium, kata mutiara, bahkan metodologi untuk menstimulus pembangunan. Seperti analisis “SWOT” (strength, weakness, opportunities, threat) atau “n-Ach” (need achievement). Tetapi di sini, saya hanya mengingatkan soal “sense of” belonging-crisis-responsibility terhadap SDM dan SDA yang ada di RI. Diskursus pribumi-nonpribumi menjadi ‘efektif’ untuk pembangunan lokal karena warga setempat—biasanya—tidak sekadar memiliki sense of belonging, tapi disertai juga dengan sense of crisis dan responsibility terhadap lingkungan, terlebih untuk anak-cucunya.

Program 3R, “Kang Pisman”, biopori-isasi, reboisasi, konservasi hutan gundul atau jangan buang sampah ke DAS (daerah aliran sungai) telah viral, telah dipahami seluruh stakeholder, termasuk ngeuh sanksi-nya; tinggal komitmen, tinggal kesadaran semua elemen Bangsa Indonesia: Kalau bukan kita, siapa lagi; kalau bukan sekarang, kapan lagi?

 

Bandung, 28 April 2021

Denting Digong

Ini lagu Ayah ketika membayangkan wanita yang Ayah puja. Jauh, jauh sebelum kamu lahir. Jauh, jauh sebelum Ibumu hadir. Satu lagu yang lain, suarakan hati Ayah: "Hanya mampu pandangi/Bibir tipismu yang menari."

Yang Terlupakan

#IwanFals

Denting piano

Kala jemari menari

Nada merambat pelan

Di kesunyian malam

Saat datang rintik hujan

Bersama setiap bayang

Yang pernah terlupakan

Hati kecil berbisik

Untuk kembali padanya

S'ribu kata menggoda

S'ribu sesal di depan mata

Seperti menjelma

Waktu aku tertawa

Kala memberimu dosa

Oh, maafkanlah

Oh, maafkanlah

Reff:

Rasa sesal di dasar hati

Diam tak mau pergi

Haruskah aku lari dari

Kenyataan ini

Pernah ku mencoba tuk sembunyi

Namun senyummu

Tetap mengikuti

WANITA itu tlah lama pergi. Ayahmu pun tlah bangkit kembali. Namun senyumannya, tetap ikuti. Seperti senyumanmu, Digong!

Sungguh, akulah pacar pertamamu. Kamu pasti rindu dekat aku. Dua kalimat ini menurut psikologi. Justru senyum #hampa-mu itu menghunjam kalbuku ketika kubaca Quran; ketika Quran beri tahu aku, maka

Aku kuatir*

Kami tak jelma katir**

*Peringatan Qs 4: 9; doaku menyertaimu (Qs 37: 100;  3: 38; dan 46: 15)

**Kayu ringan atau buluh, dipasang di kanan-kiri perahu untuk menjaga keseimbangan

LALU,

Cintaku dianggap kelemahanku

APAKAH aku tlah memberimu dosa, Digong?

Pernah ku mencoba tuk sembunyi

Namun senyummu

Tetap mengikuti

Oh, maafkanlah

Oh, maafkanlah

SUNGGUH, tinggal dekati Tuhan … 'kan kurindu senyumanmu, Digong!

Ujungberung, 20190626, 20.26

Resolusi 2019

Tinjulah congkaknya dunia, Buah Hatiku
Doa kami di nadimu

("Galang Rambu Anarki", Iwan Fals)

Agama dan Budaya Saya

Pengantar

Awalnya, esai ini diikutsertakan pada Blogger Competition by sebuah medsos mainstream. Namun, kiranya, kurang berkenan bagi Yth. Editor-nya bl bla bla. Bagi saya, apa yang ‘tersaksikan’ kemudian ngendon  di benak harus di-share = ini mungkin salah satu makna #Semangat_Gratisan ala  Jurnalisme Warga.

Pengertian Agama dan Budaya

Mari mengutip KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), agar kita sepakat dulu apa itu agama dan budaya. ‘Agama’ adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya; sedangkan ‘budaya’ adalah 1 pikiran; akal budi, 2 adat istiadat, 3 sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan 4 sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah (Sumber: KBBI Offline 1.5.1).

Apa yang diperoleh dari dua definisi di atas: persamaan atau perbedaan? Menurut saya, masih samar. Silakan telusuri etimologi atau sinonim-nya, saya hanya akan mencoba ungkap sisi semantik atau semiotik kedua kata tersebut (Ini pun tentu subjektif karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Mohon maaf, semoga ada yang berkenan mengoreksi, terima kasih).

Ternyata, dari definisi itu memberi anteseden (informasi asal) kepada saya bahwa agamawan di Indonesia menjadi bingung untuk berbudaya. Karena Indonesia bukan negara agama atau Tuhan (Teokrasi), sedangkan ‘agama’, khususnya frasa ‘mengatur pergaulan sesama manusia’, menyuruh agamawan untuk berbudaya sesuai agama yang dianut. Di sisi lain, disepakati pula bahwa RI hanya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan bermasyarakat (termasuk kehidupan beragama, malah berbudaya itu sendiri karena RI terdiri dari ratusan budaya /adat).

Nah, kampanye sebuah medsos mainstream: “Kita Beragama, Kita Berbudaya”  ini sebuah PR (pekerjaan rumah) Besar, khususnya sejak Indonesia merdeka, dan ber-hipotesis: taken for granted  alias sembuh oleh waktu (mengalir saja).

Beragama dan Berbudaya Saya

Saya ngerti  ‘agama’ dari kamus berbahasa Indonesia (KBBI). Misalnya dari entri ‘agama’ (lihat ‘ber-agama’) dengan ‘dakwah’, mengingatkan saya kepada klasifikasi ‘Islam’ yang dibuat ulama, yakni: akidah (memeluk), syariat (mempelajari), dan akhlak (mengamalkan). Definisi ‘agama’ dari KBBI di atas merupakan perwujudan ber-budaya yang seharusnya (de jure) dilakukan muslim.

Fakta, saya hidup di Indonesia. Fakta lain, saya lahir dan besar di milieu adat Sunda. Jadi, apa budaya saya atau saya harus berbudaya apa?

Ketika berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, saya berbudaya Sunda; ketika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya berbudaya Indonesia. Apa sih  budaya Indonesia itu? Lalu, di mana-ke mana budaya Islam saya?

Seiring bertambahnya usia (baca: berkurangnya jatah hidup), saya mulai menghimpun definisi-definisi ‘kehidupan’. Misalanya soal ‘beragama’, pertama, pemahaman termasuk hidayah beragama itu hak—prerogatif—Tuhan, contoh masyhur dalam peradaban Islam: Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang bukan muslim, padahal beliau pendukung sekaligus pelindung dakwah Nabi.

Kedua, pengamalan beragama itu hak individu (setiap muslim), seperti telunjuk digerak-gerakkan atau tidak ketika tahiat di salat, mau niat salat diucapkan atau tidak dsb. Karena soal fikih adalah masalah interpretasi individu kepada syariat; dan ketiga, penilaian beragama (seseorang itu mukmin atau kafir), kembali, itu hak—prerogatif—Tuhan, biar kita ndak capek!  Kita mah  berproses weh, ikhtiar sepanjang masa, Tuhan dan kita sesungguhnya telah tahu kok  ‘akhir’ kita—ketika perjanjian primordial (4 bulan dalam kandungan ibu kita, lihat Qs 7: 172 serta Hr Bukhari dan Muslim).

Tetapi kembali, dalam kehidupan ‘berbudaya’ (berbangsa dan bernegara), saya kebingungan harus berbudaya apa di Indonesia, di RI ini? (Hal ini, kembali, semoga menjadi concern  bersama sekaligus menjadi konsiderans para pimpinan rakyat dan umat di Indonesia).

Berbudaya Pancasila, Beragama Apa?

Lahirnya UKP-PIP (Unit Kerja Presiden - Pembinaan Ideologi Pancasila) pada 7 Juni 2017, dengan Yudi Latief sebagai Kepala, apakah sebuah progres atau tautologi?

Klaim dari Yudi bahwa ekspektasi publik sangat besar, namun kewenangannya terbatas. Nah, lho?

(Akhirnya,) Yudi Latief berharap partisipasi kita, yang disebutnya ‘gembala-gembala komunitas’, yakni simpul-simpul atau relawan-relawan dari berbagai komunitas, yang terdiri dari rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, dan ketua-ketua adat itu, serta akan dijaring di dalam suatu konektivitas supaya sama-sama melakukan pengisian bersama-sama bertanggung jawab di dalam merawat Pancasila.

Pemahaman saya, Pancasila inilah falsafah sekaligus manifestasi budaya Indonesia (de facto).

Pertanyaannya, apakah Pancasila ekuivalen dengan agama (Islam) atau apakah Pancasila itu ‘agama Indonesia’?

Menurut Quraish Shihab, indikator layak disebut ‘agama’, minimalnya ada tiga, yakni: (1) ada yang disembah (Tuhan, God, Ilaah, Allah--mengenalkan diri-Nya sendiri, lihat Qs 20: 14 atau 40: 62), (2) ada utusan-Nya, dan (3) ada kitab-Nya. Berarti jelas, Pancasila bukan agama!

Kemudian, menarik komentar Yudi Latief di televisi, “Negara kita bukan Negara Agama, tetapi Negara Berketuhanan.” Mungkin, Yudi mengomentari Sila Pertama Pancasila, yang (seharusnya) melandasi Ke-4 Sila lainnya. Saya pribadi, jika ada yang bertanya siapa Tuhanmu? Sebagai orang Indonesia, saya jawab: “Tuhan YME.” Sebagai muslim, saya jawab: “Alloohu Ahad” atau “Allah SWT.”

Nomenklatur ‘agama’ dan ‘budaya’ di Indonesia urgen—selalu—diidentifikasi, terlebih relevansinya dengan revolusi industri 4.0 (era digitalisasi), sehingga diharapkan tidak terjadi missing link  sejarah.

Misalnya, semoga menjadi konsiderans para pimpinan Zaman Now, perlunya sosialisasi dikotomi bahwa agama itu ‘produk’ Tuhan, sedangkan budaya itu produk manusia.

Kemudian soal dakwah Walisongo yang (seharusnya) tidak melahirkan asumsi mengajarkan sinkretisme. Karena menurut Alm. Nurcholish Madjid, Islam masuk ke Indonesia dengan penetration pacifique  (perembesan damai). Serta the last but not the least,  soal ‘batik’. Menurut saya, seragam KORPRI, seragam sekolahan dsb, jika disebut ‘batik’ adalah pengkhianatan kepada satu dari empat pilar berbangsa dan bernegara (NKRI) kita, yaitu berkhianat kepada BTI (Bhinneka Tunggal Ika)!

Di perkuliahan, saya memperoleh teori ‘benar’, yakni menurut logika (benar-salah), etika (baik-buruk), dan estetika (indah-jelek). Kemudian amanat ayah saya, “Benar itu menurut agama, masyarakat, negara, dan kita. Apakah kita akan memaksakan kebenaran versi kita?”

Saya akan memegang amanat dari ayah saya alias tidak akan memaksakan kebenaran versi saya, karena saya bagian dari Islam, Sunda, dan Indonesia saya. Tetapi saya akan menentang jargon: “Semua agama benar!” Kecuali, bolehlah “Semua agama baik” atau “Semua budaya baik.” Nah, semoga yang berkompeten men-sosialisasi-kan juga masalah batas-batas toleransi, sehingga tulisan soal agama dengan budaya tidak dinilai sebagai sebuah upaya mempertentangkan.

Hihi, esai senandika ini akhirnya tidak memberi solusi, kecuali malah idem menambah PR Besar dari kampanye sebuah medsos mainstream itu. Wa Allooh a’lam.

Bandung, 17 Desember 2018.